kalimatnya.com – Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk mengubah kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi skema subsidi langsung yang serupa dengan bantuan langsung tunai (BLT). Ekonom dari Universitas Diponegoro (Undip), Wahyu Widodo, menilai bahwa ide ini sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi belum pernah terealisasi. Ia menekankan bahwa banyak anggaran negara yang saat ini dinikmati oleh kalangan mampu.
“Subsidi BBM tidak tepat sasaran. Karena menggunakan subsidi harga, sangat sulit untuk mengontrol siapa yang membeli BBM bersubsidi, sehingga lebih banyak dinikmati oleh orang yang mampu,” ujar Wahyu pada Kamis (17/10/2024). Ia menyarankan agar pemerintahan mendatang memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran. “Dengan dompet digital atau mekanisme serupa, uang tersebut hanya bisa digunakan untuk membeli BBM, meskipun secara teknis ini akan sangat kompleks,” tambahnya.
Wahyu juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana, mengingat bantuan sosial dalam bentuk tunai sering disalahgunakan oleh penerimanya. “Mekanisme mungkin efisien, tapi jika alokasinya salah, target tidak akan tercapai. Uang bisa saja dialokasikan untuk hal negatif, seperti rokok atau judi,” tegasnya.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menambahkan bahwa kunci dari rencana ini adalah perbaikan data penerima, termasuk nama dan alamat. Tanpa perbaikan data, efisiensi anggaran dari subsidi ke BLT tidak akan berdampak signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan. “Harapannya, masyarakat tetap bisa melakukan konsumsi meski harga berubah saat bantuan ini disalurkan,” ungkap Rendy.
Prabowo sendiri berpendapat bahwa subsidi saat ini belum sepenuhnya dinikmati oleh lapisan masyarakat yang paling bawah. Ia menekankan perlunya reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. “Kita sedang kaji untuk mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menyatakan bahwa subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang membutuhkan. “Dengan perbaikan data, kita ingin transfer tunai langsung diberikan kepada keluarga yang berhak, bukan pada komoditinya,” jelas Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025 pada Jumat (27/9/2024).
Ia mengungkapkan bahwa subsidi energi sebesar Rp 540 triliun yang selama ini diberikan masih belum mencerminkan realitas di lapangan. Mengalihkan alokasi subsidi BBM ke hal yang lebih produktif diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian hingga 8%.
No Responses