kalimatnya.com, Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengungkapkan masalah yang mengganggu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Balikpapan. Menurutnya, PPDB di daerah ini sering kali dipenuhi polemik yang berpotensi menghambat akses pendidikan yang adil bagi semua siswa. “Polemik ini bukan hanya soal zonasi, tetapi juga karena jumlah sekolah yang tidak mencukupi,” jelas Nurhadi.
Kondisi ini sangat terkait dengan ketidakseimbangan antara jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) Negeri di Balikpapan. Nurhadi mencatat, saat ini terdapat 28 SMP Negeri namun hanya 15 SMA/SMK Negeri, yang mengakibatkan kurang dari 70 persen lulusan SMP yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menekankan bahwa situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah. “Saya berkomitmen untuk terus memperjuangkan penambahan SMA/SMK Negeri agar semua masyarakat Balikpapan dapat mengakses pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.
Nurhadi juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih baik, agar masalah pendidikan di Balikpapan dapat teratasi secara optimal. “Perencanaan yang baik akan membantu mengurangi SILPA yang signifikan dan memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan secara efisien,” tambahnya.(adv)
No Responses