kalimatnya.com, Anggota DPRD Kaltim, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengambil langkah tegas dalam menertibkan keberadaan juru parkir (jukir) liar. Hal ini dianggap penting untuk menjaga citra Kota Samarinda, terutama di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Keberadaan jukir liar masih sangat mengganggu di sejumlah titik di Kota Tepian. Meskipun beberapa kawasan sudah menerapkan larangan parkir dan sistem parkir nontunai, masih banyak lokasi yang belum menerapkan aturan tersebut. Akibatnya, jukir liar tetap merajalela,” ungkap Subandi saat diwawancarai di kantor DPRD.
Subandi menekankan bahwa tindakan tegas terhadap jukir liar sangat diperlukan, karena keberadaan mereka tidak hanya merugikan masyarakat yang harus membayar tarif parkir tidak resmi, tetapi juga dapat mencoreng citra Kota Samarinda. “Ketika wisatawan dari luar daerah datang ke kota kita, mereka harus mendapatkan pelayanan yang baik. Jangan sampai keberadaan jukir liar ini merusak nama baik kota kita,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa Dishub Samarinda perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait masalah ini, terutama di titik-titik yang belum menerapkan sistem parkir nontunai. “Beberapa tempat di Samarinda harus benar-benar dijaga. Ini adalah pekerjaan rumah kita bersama, dan Dishub harus lebih berperan aktif dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur para jukir liar tersebut,” lanjut Subandi.
Dalam upaya mengatasi masalah ini, Subandi menyarankan agar Dishub Kota Samarinda mempercepat perluasan penerapan sistem parkir nontunai di seluruh wilayah kota. Lokasi-lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, kawasan wisata, dan jalan-jalan utama harus menjadi prioritas. “Langkah ini dinilai sebagai salah satu solusi efektif untuk mengurangi praktik jukir liar dan meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat serta pengunjung,” tambahnya.(adv)
No Responses