kalimatnya.com, Samarinda, Kalimantan Timur – Dalam peringatan Hari Guru Nasional 2024, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, mengangkat isu penting mengenai nasib guru honorer di daerah tersebut. Dengan rencana pemerintah untuk menghapus status guru honorer pada tahun 2025, Andi menilai bahwa kebijakan ini akan menimbulkan tantangan besar bagi dunia pendidikan di Kalimantan Timur.
Pemerintah berencana hanya mengakui tiga jenis kepegawaian, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu, dan P3K paruh waktu. “Kebijakan ini perlu dikaji secara mendalam. Banyak guru honorer di Kaltim yang bergantung pada status mereka saat ini. Jumlah guru PNS di daerah kita juga tidak mencukupi. Jika tidak ada langkah konkret, dampaknya bisa sangat signifikan bagi pendidikan di Kaltim,” ungkap Andi.
Andi Satya menekankan pentingnya pemerintah membuka peluang bagi guru honorer untuk beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau P3K. Ia optimis bahwa regulasi terkait hal ini sedang dirumuskan di tingkat pusat. “Kita harus menyelamatkan para guru honorer. Pemerintah pusat perlu memastikan ada mekanisme transisi yang adil, sehingga para guru honorer tidak kehilangan pekerjaan dan justru mendapatkan status yang lebih baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andi Satya juga menyoroti perlunya peningkatan tunjangan bagi guru, baik untuk PNS maupun P3K. Ia mengingatkan bahwa inflasi yang terus meningkat membuat kesejahteraan guru harus menjadi prioritas pemerintah. “Tunjangan guru harus ditingkatkan. Guru adalah garda terdepan pendidikan, dan kesejahteraan mereka adalah kunci untuk mencetak generasi emas Indonesia,” tegasnya.(adv)
No Responses