kalimatnya.com, Kalimantan Timur – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DR. Sarkowi V Zahry, menekankan pentingnya melibatkan tokoh masyarakat dalam program “Kalimantan Timur Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2024”. Hal ini disampaikan setelah acara penandatanganan komitmen bersama antara Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, dan sejumlah pejabat dari pemerintahan kabupaten/kota se-Kaltim di Odah Etam. Menurut Sarkowi, praktik buang air besar sembarangan sering kali berkaitan dengan budaya setempat, sehingga pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya lokal sangat diperlukan.
“Ini program yang sangat penting karena muaranya adalah penurunan angka stunting. Kita mendorong adanya kolaborasi dan integrasi program dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Komitmen yang ditandatangani ini harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi nyata, bukan hanya formalitas,” ujar Sarkowi.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat, terutama yang tinggal di dekat sungai, sudah terbiasa dengan budaya buang air besar sembarangan. Oleh karena itu, penyadaran yang melibatkan tokoh masyarakat sangat penting untuk menjelaskan bahaya praktik tersebut terhadap kesehatan. “Penyadaran harus dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menjelaskan bahaya buang air besar sembarangan terhadap kesehatan,” kata Sarkowi.
Selain edukasi, inovasi juga dianggap penting untuk mengubah kebiasaan ini. Sarkowi mengusulkan ide pembuatan museum jamban sebagai pendekatan edukasi berbasis budaya. “Kalau di luar negeri seperti London, ada pendekatan kultur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Museum jamban bisa menjadi salah satu inovasi yang mendekatkan masyarakat pada pentingnya sanitasi,” ungkapnya.
Dari sisi anggaran, DPRD Kaltim siap mendukung program ini. “Kami siap memperjuangkan anggaran untuk program ini. Yang sudah berhasil bebas SBS baru Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Berau. Bagaimana daerah lain seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur bisa mengikuti? Itu perlu intervensi anggaran dan dukungan fasilitas dari pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.
Sarkowi juga menekankan perlunya sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana jamban layak di seluruh wilayah. “Sarana-prasarana menjadi kunci keberhasilan program ini. Kalau tidak ada fasilitas yang memadai, program ini tidak akan maksimal. Oleh karena itu, anggaran harus benar-benar diperhatikan,” tambahnya.
Dengan langkah konkret dan dukungan lintas sektor, Sarkowi optimis bahwa program SBS dapat membawa perubahan nyata di Kalimantan Timur.(adv)
No Responses