kalimatnya.com, Rapat internal Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur yang membahas Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (PPP) DPRD Kaltim digelar di Ballroom Hotel Jatra Balikpapan pada Sabtu (30/11). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus, Sabaruddin Panrecalle, dan didampingi oleh Wakil Ketua Pansus, Fadly Imawan.
Selain Sabaruddin dan Fadly, rapat yang berjalan dinamis tersebut juga dihadiri oleh sejumlah anggota Pansus lainnya, seperti Syarifatul Sya’diah, Abdul Rahman Agus, Hartono Basuki, dan Kamaruddin Ibrahim. Tak ketinggalan, hadir pula staf ahli Pansus yang turut memberikan masukan dalam rangkaian pembahasan penting ini.
Salah satu agenda utama rapat kali ini adalah membahas hasil konsultasi yang dilakukan oleh Pansus DPRD Kaltim dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kemendagri Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Konsultasi tersebut berkaitan dengan penyusunan pedoman yang akan menjadi acuan dalam merumuskan Pokok-Pokok Pikiran (PPP) yang akan disampaikan oleh DPRD Kaltim kepada pemerintah provinsi dan daerah.
Menurut Ketua Pansus, Sabaruddin Panrecalle, rapat ini sangat krusial dalam rangka menyelaraskan pemahaman antara pihak legislatif dan eksekutif terkait mekanisme penyusunan dan perumusan PPP. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pedoman yang efektif, jelas, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam sistem pemerintahan.
“Rapat ini dilaksanakan setelah kami melakukan konsultasi dengan Ditjen Bina Marga Kemendagri, yang memberikan beberapa arahan penting mengenai tata cara penyusunan PPP, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Hasil konsultasi ini sangat berharga untuk mengoptimalkan peran DPRD dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran yang berbasis pada kebutuhan masyarakat,” ungkap Sabaruddin.
Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kaltim, menurut anggota Pansus lainnya, merupakan instrumen yang sangat penting dalam rangka mendorong tercapainya pembangunan yang lebih terarah dan berkualitas di daerah. PPP sendiri merupakan usulan yang disampaikan oleh DPRD kepada pemerintah daerah terkait program-program yang dianggap penting dan mendesak untuk dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.
“Proses penyusunan PPP yang baik akan memastikan bahwa setiap usulan yang kami sampaikan kepada pemerintah bukan hanya sekedar ide, tetapi benar-benar berbasis pada fakta dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, pedoman ini harus disusun dengan sebaik-baiknya agar bisa dijadikan acuan dalam proses pembangunan,” ujar Abdul Rahman Agus, salah satu anggota Pansus yang turut serta dalam rapat.
Sementara itu, Hartono Basuki menambahkan bahwa pembahasan pedoman ini juga mencakup prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan PPP. “Kami juga ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil dalam penyusunan pedoman ini dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini sejalan dengan semangat DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah,” jelas Hartono.
Rapat internal Pansus kali ini berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Seluruh anggota Pansus memberikan masukan yang konstruktif terkait berbagai aspek penyusunan PPP, termasuk proses verifikasi, konsultasi dengan pemerintah, serta mekanisme pengawasan yang perlu diterapkan.
Setelah melakukan pembahasan secara mendalam, rapat ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting, antara lain penegasan mengenai waktu dan tahapan pelaksanaan penyusunan PPP, serta pembentukan tim kecil yang akan melakukan penyusunan draft pedoman lebih rinci. Tim ini diharapkan dapat segera merampungkan pedoman tersebut dalam waktu dekat untuk selanjutnya dipresentasikan kepada pihak eksekutif dan masyarakat.
“Keputusan yang diambil dalam rapat ini akan menjadi langkah awal bagi DPRD Kaltim dalam memperkuat peranannya sebagai lembaga legislatif yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga aktif berperan dalam merumuskan pokok-pokok pikiran untuk pembangunan daerah,” kata Fadly Imawan, Wakil Ketua Pansus.(adv)
No Responses