kalimatnya.com, Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Kalimantan Timur masih dalam tahap negosiasi antarfraksi. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Kaltim, DR. Sarkowi V Zahry, yang menjelaskan bahwa dinamika politik dalam pembagian posisi strategis di AKD memerlukan pendekatan yang proporsional dan adil.
“Pembentukan AKD itu mengacu pada tata tertib yang sudah kita sahkan. Secara regulasi, semua sudah siap. Namun, substansinya terkait dengan lobi-lobi politik antarfraksi,” ujar Sarkowi, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD. Ia menekankan bahwa negosiasi ini penting untuk memastikan bahwa pembagian posisi pimpinan AKD mencerminkan perolehan kursi di Dewan. Fraksi dengan jumlah kursi yang lebih besar memiliki hak untuk menduduki posisi strategis.
“Ini kita atur agar adil. Namun, karena proses negosiasi masih berjalan, pembentukan AKD belum dapat diselesaikan,” tambahnya. Meskipun AKD belum terbentuk, Sarkowi menegaskan bahwa fungsi DPRD tetap berjalan. Hal ini dimungkinkan dengan pembentukan empat Pansus yang bertugas mengawal berbagai agenda kerja DPRD.
“Sekarang ada empat Pansus yang sudah terbentuk, yaitu Pansus Tata Beracara, Pansus Panduan Pokok-Pokok Pikiran, Pansus Pokok-Pokok Pikiran, dan Pansus Rencana Kerja DPRD. Saya sendiri menjadi ketua untuk Pansus Rencana Kerja,” jelasnya. Keberadaan Pansus ini dinilai sangat strategis untuk memastikan bahwa aktivitas DPRD tetap berjalan optimal, meskipun pembentukan AKD masih dalam proses.
(adv)
No Responses