kalimatnya.com, Abdulloh, seorang anggota legislatif, menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab legislatif atau eksekutif, tetapi juga melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, integritas dan kedisiplinan dari semua pihak sangat penting untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi dapat berjalan dengan baik dan bebas dari praktik-praktik merusak seperti politisasi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam sebuah pernyataan, Abdulloh menyatakan, “Sebagai lembaga legislatif, kami berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan di Kaltim. Kami tidak akan tinggal diam jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak citra pemerintahan, terutama di tahun politik ini. Semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan ASN, harus menjadi teladan dalam menjaga integritas dan memastikan penyelenggaraan demokrasi berjalan dengan sehat.”
Abdulloh juga mengingatkan bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun yang sangat krusial bagi Indonesia, dengan berlangsungnya pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah serentak. Dalam konteks ini, ia menegaskan pentingnya menghindari segala bentuk penyalahgunaan jabatan, kampanye hitam, serta upaya lain yang dapat merusak proses demokrasi. “Integritas adalah harga mati. TNI, Polri, ASN, dan semua pihak yang terlibat dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemilu harus bertindak secara profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Mereka harus menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas segalanya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abdulloh mengajak masyarakat Kaltim untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia berharap dengan adanya pemantauan yang ketat dan sinergi antar lembaga, Kaltim dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan iklim politik yang sehat dan bebas dari kecurangan. (adv)
No Responses