kalimatnya.com, Dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Firnadi menyampaikan bahwa koordinasi yang baik antara kedua proses ini sangat vital agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan maksimal dalam rencana pembangunan daerah.
“Reses bukan sekadar mendengar, tetapi harus memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar masuk ke dalam rencana pemerintah melalui mekanisme yang tepat,” ungkap Firnadi. Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa suara masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program pemerintah.
Sejak dilantik pada September 2024, DPRD Kaltim periode 2024-2029 telah bekerja keras dengan membentuk tiga Kelompok Kerja (Pokja) untuk menangani berbagai isu. Salah satu Pokja yang diikuti oleh Firnadi adalah Pokja Eksternal, yang memiliki tugas penting dalam merumuskan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat. “Pokir ini nantinya akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026,” jelasnya.
Namun, Firnadi juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses penyusunan Pokir, terutama terkait minimnya regulasi yang secara spesifik mengatur hal tersebut di tingkat DPRD. “Kurangnya payung hukum yang jelas dalam penyusunan Pokir ini dapat menyebabkan beragam penafsiran dalam implementasi di berbagai daerah, yang pada gilirannya bisa mengakibatkan aspirasi masyarakat terabaikan,” ujarnya.
Dia menekankan bahwa tantangan ini perlu diatasi dengan membangun kesepahaman antara legislatif dan eksekutif mengenai jadwal reses DPRD dan pelaksanaan Musrenbang. “Penting bagi kita untuk menyamakan persepsi dan jadwal sehingga dapat menciptakan sinergi yang lebih baik dalam merumuskan rencana pembangunan yang berbasis pada aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Firnadi juga mengajak seluruh anggota DPRD untuk aktif berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Musrenbang dan bagaimana proses ini dapat mempengaruhi pembangunan di daerah. “Kita perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang agar suara mereka dapat lebih kuat dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan,” katanya.
Dengan penekanan pada pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah, Firnadi berharap bahwa langkah-langkah yang diambil dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembangunan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.(adv)
No Responses