kalimatnya.com, Proses sertifikasi tanah untuk sekolah-sekolah menengah atas (SMAN/SMKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai berjalan lambat oleh Salehudin, seorang anggota legislatif setempat. Menurutnya, lambatnya proses ini menyebabkan sejumlah tanah sekolah masih belum memiliki sertifikat, yang berpotensi menghambat pengembangan kawasan pendidikan dan layanan pendidikan secara keseluruhan.
Dalam beberapa forum dan sidang paripurna, Salehudin telah menyampaikan instruksi kepada pemerintah untuk segera melakukan audiensi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna menyelesaikan masalah ini. “Ketidakpastian aset sekolah membuat penyediaan layanan pendidikan tidak optimal,” tegasnya.
Salehudin menjelaskan bahwa terdapat kekurangan dalam hal pegawai atau tim khusus dari pemerintah yang dapat menyelesaikan permasalahan tanah yang sudah dibangun dengan fasilitas pendidikan. Ia juga mengungkapkan bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten dalam urusan pendidikan, khususnya terkait SMAN/SMKN, tampaknya masih kurang.
“Tidak adanya sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi hambatan utama dalam mempercepat sertifikasi lahan sekolah. Bahkan, ada beberapa pembangunan sekolah yang terhambat karena lahannya belum dibebaskan,” ungkap Salehudin.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Salehudin mengusulkan agar pemerintah provinsi segera membentuk tim khusus yang melibatkan berbagai instansi terkait, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. “Jika koordinasi antara instansi berjalan baik, masalah ini pasti bisa diselesaikan dengan cepat. Saat ini, masalah utama adalah komunikasi dan sinkronisasi antarinstansi,” tambahnya.
Tindakan segera diperlukan untuk memastikan bahwa semua sekolah di Kaltim dapat beroperasi secara optimal, serta untuk memberikan kepastian hukum mengenai aset pendidikan.(adv)
No Responses